Kamis, 21 Februari 2013

JATI DIRI INDONESIA PANCASILA DAN MULTUKULTURALISME


JATI DIRI INDONESIA
PANCASILA DAN MULTUKULTURALISME

STMIK “AMIKOM” Yogyakarta

Oleh :

Nama                  : Moh Royandi Azkia
NIM                    : 12.11.6386
Kelompok          : I
Program Studi    : S1
Jurusan               : Teknik Informatika
Dosen                 : Junaidi  Idrus S.Ag, M.Hum



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Jati Diri Bangsa Indonesia : Pancasila Dan Multikulturalisme”.
Penulisan makalah merupakan tugas akhir yang diberikan dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila STMIK “Amikom” Yogyakarta.
Dalam Penulisan makalah ini saya merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :
1.   Bapak Junaidi MP3. yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini.
2.   Rekan-rekan semua di Kelompok I pada kuliah pancasila.
3.   Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada saya dalam menyelesaikan makalah ini.
4.   Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya saya berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Yogyakarta, 3 Oktober  2012



( Moh Royandi Azkia )    
                                          NIM : 12.11.6386   
I.                   PEMBAHASAN

A.    Multikulturalisme Perspektif Bhineka Tunggal Ika
Dalam kitab  Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat seloka  persatuan nasional yang berbunyi “ Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”, yang artnya walaupun berbeda namun  satu jua dan tidak ada kebenaran yang mendua. Hal ini menunjukkan telah adanya saling menghormati dan adanya toleransi antar umat beragama. Bahkan salah satu wilayah kekuasaan Majapahit yaitu Pasai telah memeluk agama Islam. Dengan demikian toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah silam ( Kaelan, 2008:32).
            Sejarah perumusan Pancasila awalnya disampaikan Bung Karno yang disampaikan secara lisan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal  1 Juni 1945. Pada saat itu sidang sedang membicarakan dasar Negara  Indoensia. Ketika Bung Karno menyebut lima prinsip untuk memberi nama dasar Negara, disebutkan kata Pancasila sebagai pilihan untuk member nama dasar Negara. Kebersamaan, gotong royong antara yang kaya dna tidak kaya, yang Isalam dan yang Kristen, anatra yang bukan Indoensia tulen dengan peranakan yang menajdi bangsa Indonesia. Itulah prinsip yang sejak awal menjiwai Pancasila dan inilah sesungguhnya ideologi multikulturalisme itu.
            Kebersamaan antara berbagai elemen bangsa juga  ditunjukkan ketika Pancasila hednak dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI. Tokoh-tokoh Islam dengan ikhlas menyetujui tujuh kata rumusan sila pertama  dari “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Isalam bagi Pemeluknya” (menurut Piagam Jakarta) menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimaan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945



B.     Multikulturalisme Perspektif dasar-dasar Kwarganegaraan.
Keragaman, atau kebhinnekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu-waktu mendatang.

Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Tetapi, penting dicatat, keragaman itu hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Dan, lebih jauh, komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat-masyarakat dan negara-bangsa tidaklah berarti ketercerabutan, relativisme kultural, disrupsi sosial atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat dan kelompok etnis dan rasial. Sebab, pada saat yang sama sesungguhnya juga terdapat berbagai simbol, nilai, struktur dan lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi. Semuanya ini, dan lebih khusus lagi, lembaga-lembaga, struktur-struktur, dan bahkan pola tingkah laku (patterns of behavior) memiliki fokus tertentu terhadap kolaborasi, kerjasama, mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan berbagai perbedaan.

Dengan demikian, mereka potensial untuk menyelesaikan konflik yang dapat muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Semua simbol, nilai, struktur dan lembaga tersebut juga sangat menekankan kehidupan bersama, saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan lebih jauh lagi masyarakat nasional.

Pada tahap ini, komitmen terhadap nilai-nilai tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan eksklusivisme personal dan sosial, atau dengan superioritas kultural, tetapi lebih jauh lagi dengan kemanusiaan (humanness). Semua ini juga mencakup komitmen dan kohesi kemanusiaan melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan berbagai simbol, doktrin, prinsip dan pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan baik secara personal maupun komunal—dan kebudayaan yang dihasilkannya.

Dalam konteks ini, multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, multikulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya (cultural basis) bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan.

C.    Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia
Arti dari Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia adalah Suatu usaha hanya akan berhasil kalau kita punya satu “pandangan” yang sama, atau persepsi yang sama, tetapi untuk bisa mempunyai persepsi yang sama terlebih dahulu harus memiliki “definisi” atau pengertian yang sama. Karena itulah untuk “Jati Diri” ini kita harus memiliki pengertian yang sama untuk digunakan sebagai dasar sekaligus landasan piker yang sama, untuk menghasilkan gerak yang sama, untuk maju dan berkarya.
Jati Diri adalah, ciri khas atau karakteristik suatu bangsa yang membedakannyadari bangsa yang lain.
Jati diri manusia merupakan sesuatu yang terberi (Given) dari Tuhan pada waktu kelahiran dan merupakan fitrah manusia. Berbeda dengan jati diri bangsa, yang lahir dari sekumpulan individu yang mengelompok dan bersepaham untuk mendirikan suatu bangsa.
Kelahiran bangsa Indonesia berawal ketika The Founding Fathers kita mencanangkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pancasila terlahir dari kegelisahan para the founding fathers akan sebuah ikatan keindonesiaan dan tidak mendasarkan pada nasionalisme sekuler. Ikatan yang tidak menomorsatukan golongan tertentu dan tidak memarginalkan golongan lainnya. Pluralisme dalam damai sejatinya bukanlah sebuah cita-cita utopis karena nenek moyang kita sudah pernah membuktikannya. Kenyataan demografis dan kesadaran serumpun melahirkan perasaan senasib sepenanggungan selama ratusan tahun. Hidup selama tiga ratus dua puluh lima tahun bersama Kerajaan Sriwijaya, mulai tahun 700 sampai dengan 1025 dibawah pimpinan syailendra. Kemudian dipersatukan dengan Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit selama lima ratus tahun. Selanjutnya, kolonialisme Belanda selama tiga setengah abad dan penjajahan Jepang sudah melahirkan semangat untuk mandiri dengan mencapai kemerdekaan. Setiap dari kita harus sadar bahwa nenek moyang kita bisa hidup rukun bukan karena persamaan etnik layaknya Bangsa Eropa atau Korea. Tetapi kita harus sadar bahwa kita terikat dalam sebuah wadah yang dinamakan bangsa akibat persamaan nasib dan pengalaman sejarah yang dilalui dengan penderitaan dan penindasan kolonial.
Pada akhirnya realita itu dipersatukan pertama kali dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bagaimana ego kesukuan bisa dipinggirkan demi satu kebulatan tekad menjadi satu Indonesia ditengah pluralisme. Kenyataan sebagai masyarakat pluralis juga harus dipahami bisa membawa potensi disintegrasi. Pluralisme itu bisa menjadi ancaman terhadap ruang bersama dengan menyuburkan indentitas lokal dan mengaburkan makna identitas nasional. Padahal jika disadari keragama etnik dan primordialisme hanya menjadi negatif bila muncul dalam wawasan kebangsaan dan nilai-nilai universal. Primordialis baru akan muncul jika diberi peluang berupa keruntuhan bangsa.
Pancasila yang menjadi filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu, sebenarnya digali dari tradisi masyarakat berbangsa sepanjang sejarahnya. Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan model ideal pluralisme ala Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari keberhasilan para Bapak Pendiri yang berpandangan toleran dan terbuka dalam beragama dan perwujudan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang.
Jati diri bangsa merupakan suatu pilihan, dan Jati Diri Bangsa Indonesia merupakan pencerminan atau tampilan dari karakter Bangsa Indonesia. Karakter bangsa merupakan akumulasi atau sinergi dari karakter individu anak bangsa yang mengelompok menjadi bangsa Indonesia. Karakter bangsa akan ditampilkan sebagai nilai-nilai luhuryang digali dari kehidupan nyata oleh founding fathers dan dirumuskan dalam suatu tata nilai yang kita kenal sebagai pancasila. Denhan demikian Jati Diri Bangsa Indonesia adalah Pancasila.
Sesungguhnya kalau dicermati lebih dalam pada jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, ternyata memiliki makna yang sangat luar biasa bahkan melebihi prinsip-prinsip dasar, yang membuat bangsa bisa menjadi maju.
Dengan kata lain, apabila Bangsa Indonesia mengamalkan Jati Diri bangsanya, maka bangsa Indonesia pun dapat maju seperti bangsa-bangsa lainnya di dunia.
Pancasila dan Jati Diri tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Pancasila sebagai landasan idiil, landasan filosofis bangsa, sumber dari segala hukum di negeri Indonesia ini, sedangkan jati diri adalah implementasi sehari-hari, sebagai perilaku insane Indonesia, seperti dengan jelas diuraikan di bawah ini:
1. Ke Tuhanan Yang Maha Esa
Sebagai wujud Jati Diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis. Jati Diri ini jelas bahwa Indonesia adalah bangsa yang Agamis serta jelas artinya dan jelas konsekuensinya, jelas bentuknya. Sebagai bangsa yang Agamis, bangsa yang beragama, bangsa yang percaya akan adanya Tuhan, bangsa yang beriman. Maka jelas bahwa Indonesia memang bukan murni negara sekuler. Namun demikian, untuk konteks negara Muslim, Indonesia menjadi negara yang sangat ideal dalam kerukunan antarumat beragama karena memiliki satu falsafah hidup bernegara, yaitu Pancasila. Negara-negara Muslim lainnya tidak mempunyai model seperti Indonesia.
Di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara; 6 agama resmi negara; kedudukan warga negara tidak ditentukan oleh agama; hukum nasional yang berlaku; dan murtad bukan tindak pidana. Dari perbandingan sepintas ini tampak bahwa Indonesia merupakan model negara Muslim par execellence dalam kerukunan hidup antarumat beragama.
Potensi dan modal yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama harus dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keragaman agama menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hasil yang dapat dipetik: umat minoritas dapat menikmati kenyamanan ekonomi, sosial, intelektual, dan spiritual dari umat mayoritas (Islam) tanpa lenyap sebagai minoritas.
Sebenarnya sumber dari kejahatan itu adalah tidak adanya Tuhan didalam hati manusia. Karena Tuhan dan ajaran-ajaran agama yang ada itu pasti menuju menjadi hal yang baik.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
Wujud Jati Diri dari sila kedua Pancasila bahwa bangsa Indonesia adalah Bangsa yang menghormati Hak Azasi Manusia. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum kekuasaan negara/pemerintah dilaksanakan sesuai dengan dasar dan prinsip keadilan, sehingga terikat pada undang-undang (rule of law). Prinsip negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan ada jaminan atas hak asasi manusia untuk rakyatnya.
Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia, oleh karenanya merupakan landasan idiil bagi sistem pemerintahan dan landasan etis-moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Nilai - nilai yang terkandung secara tersirat maupun yang tersurat tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai penegakkan HAM. Bahkan apabila dicermati secara filosofis terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah rumusan dasar tentang inti etika politik.
Karena apabila orang Indonesia memiliki sikap adil dan beradab, diharapkan akan mampu bersikap adil, toleran dan menghargai hak-hak orang lain. Inilah pengakuan Pancasila terhadap nilai-nilai HAM secara hakiki.
3. Persatuan Indonesia
Sebagai wujud Jati Diri sila ketiga adalah Bangsa yang cinta Tanah Air. Rasa cinta tanah air atau nasionalisme dalam tulisan ini adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.
Individu yang memiliki rasa cinta pada tanah airnya akan berusaha dengan segala daya upaya yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala apa yang dimiliki oleh negaranya. Rasa cinta tanah air inilah yang mendorong perilaku individu untuk membangun negaranya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, rasa cinta tanah air perlu ditumbuhkembangkan dalam jiwa setiap individu yang menjadi warga dari sebuah negara atau bangsa agar tujuan hidup bersama dapat tercapai.
Salah satu cara untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air adalah dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui proses pendidikan. Rasa bangga terhadap tanah air dapat ditumbuhkan dengan memberikan pengetahuan dan dengan membagi dan berbagi nilai-nilai budaya yang kita miliki bersama. Oleh karena itu, pendidikan berbasis nilai-nilai budaya dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif untuk menumbuhkembangkan rasa bangga yang akan melandasi munculnya rasa cinta tanah air.



4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.
Sebagai wujud sila keempat yaitu Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang Demokratis. Demokrasi, sebuah kata sakti dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kata yang setiap Negara/ bangsa selalu mengagungkannya. Saking saktinya kata tersebut sampai memiliki pengaruh yang luar biasa hebatnya.
Secara umum dapat dikatakan bahwa Demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan semua warga bangsa mempunyai kesempatan mewujudkan aspirasinya. Dalam sejarah umat manusia tampak bahwa demokrasi berkembang sesuai dengan kondisi bangsa yang bersangkutan, termasuk nilai budayanya, pandangan hidupnya serta adat-istiadatnya. Dengan begitu tiap-tiap bangsa mempunyai caranya sendiri mewujudkan demokrasi.
Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelaksanaan atau perwujudan demokrasi yang universal dan berlaku bagi semua bangsa. Bahkan dalam satu bangsa dapat terjadi perubahan dalam pelaksanaan demokrasi sesuai dengan perkembangannya, seperti ketentuan dalam hak pilih untuk perempuan. Maka tidaklah benar anggapan sementara orang, termasuk di Indonesia, bahwa demokrasi Barat adalah pelaksanaan demokrasi yang universal dan harus diterapkan pada semua bangsa.
Bahwa demokrasi bukan hal baru bagi bangsa Indonesia telah jelas dalam Pancasila yang oleh Bung Karno sebagai Penggalinya ditegaskan sebagai Isi Jiwa Bangsa. Akan tetapi perwujudan demokrasi bagi bangsa Indonesia tidak sama dan tidak harus sama dengan yang dilakukan bangsa lain, termasuk bangsa Barat yang berbeda pandangan hidupnya dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia .
Karena Pancasila telah diakui dan terima sebagai Filsafah dan Pandangan Hidup Bangsa serta Dasar Negara RI, maka Pancasila harus menjadi landasan pelaksanaan demokrasi Indonesia.
Demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Meskipun NKRI bukan negara berdasarkan agama atau negara agama, namun ia bukan pula negara sekuler yang menolak faktor agama dalam kehidupan bernegara.
Di Indonesia berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui Musyawarah untuk Mufakat. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan Win-Win Solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata. Namun demikian, kalau musyawarah tidak kunjung mencapai mufakat sedangkan keadaan memerlukan keputusan saat itu, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian didasarkan jumlah suara. Maka dalam hal ini voting dilakukan karena faktor Manfaat.
Dalam demokrasi Indonesia tidak hanya faktor Politik yang perlu ditegakkan, tetapi juga faktor kesejahteraan bagi orang banyak sebagaimana dikehendaki sila kelima Pancasila. Jadi demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Bahkan sesuai dengan Tujuan Bangsa dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia
Sebagai Wujud sila kelima adalah Kebersamaan, atau bangsa yang menghormati kebersamaan. Menurut Bung Karno Keadilan Sosial adalah Jembatan emas menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pencetus Pancasila, cita-cita keadilan sosial pada Sukarno amat eksplisit. Paham keadilan sosial Bung Karno harus dimengerti sebagai paham seorang nasionalis yang dipengaruhi pemikiran Marxisme.
Isi keadilan sosial yang dicita-citakan, dan cara merealisasikannya sebenarnya tidak bias dipisah, dan bagi Sukarno hal itu terangkum dalam satu pengertian atau konsep yaitu Marhaenisme. Dalam Marhaenisme terkandung dua asas: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
Marhaen adalah proto-tipe masyarakat kelas bawah Indonesia. Bagi sukarno isi konsepsi keadilan sosial itu harus berorientasikan kepada kaum Marhaen, dan itu hanya mungkin apabila di dalam Indonesia merdeka kelak kekuasaan berada di tangan Marhaen, dengan sistem yang berdasarkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
Lima prinsip dasar dalam Pancasila sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila merupakan dasar filosofis sekaligus ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu
i.                    Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
ii.                  Meningkatkan kesejahteraan umum;
iii.                Mencerdaskan kehidupan bangsa;
iv.                Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.
Selama lima prinsip dasar dalam Pancasilatersebut dipraktikkan dalam penyelenggaraan Negara dan kehidupan berbangsa, tujuan atau cita-cita Negara semakin mungkin dapat diwujudkan.

D.    Dampak Pancasila Terhadap Dunia Pendidikan Multikulturalisme di Indonesia.
Pendidikan Pancasila yang berisikan interaksi antara peserta didik dalam latar pendidikan formal dan nonformal, dan antara anggota masyarakat dalam latar pendidikan informal, dengan seluruh sumber inspirasi dan informasi yang memungkinkan setiap orang baik secara individual maupun kolektif mampu mewujudkan esensi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan sebagai proses idealisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang multikultural-bhinneka tunggal ika. Yang menjadi integrating forces adalah sistem nilai Pancasila yang baik secara substantif masing-masing silanya maupun secara sistemik keseluruhan lima silanya sangat menghargai dan mewadahi keberagaman dalam keyakinan, dalam dimensi kemanusiaan, dalam semangat mempersatukan Indonesia, dalam mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


II.                SOLUSI DAN ANALISIS PEMBAHASAN

1.      Bagaimana Kaitannya Dengan Peran Negara
Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini dan seterusnya. Dalam era globalisasi pancasila menjadi ideology bangsa yang dapat menjadi filterisasi terhdap banyaknya kebudayaan yang masuk secara global. Pancasila sebagai identitas negarapun dapat digunakan untuk mendukung ideology bangsa dalam kehidupanbangsa saat ini, karena dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia yang seutuhnya.
Selain itu pancasila identitas dan jiwa bangsa ini dapat memberikan semangat dalam memajukan bangsa yang seang berkembang ini. Bahwasanya Indonesia tidak merdeka dengan begitu mudah, melainkan edengan seluruh perjuangan jiwa dan raga. Dengan semangat tersebutlah dapat membangkitkan semangat untuk meraih yang lebih baik dan tidak menyia-nyiakan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu.
Peran pancasila dalam kehidupan saat inipun sangat penting dalam system etika, yang disadari atau tidak etika di Indonesia saat ini mengalami kemunduran. Dan pancasila dapat digunakan sebagai tonggak untuk meluruskan kembali.
Multikulturalisme mempunyai peran yang besar dalam negara. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan merasakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini maka prinsip “bhineka tunggal ika” seperti yang tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.



2.    Bagaimana Dampaknya Bagi Dunia Pendidikan.

Pancasila secara yuridis formal dijadikan dasar negara dan pandangan hidup, namun kenyataannya bangsa  Indonesia belum  melaksanakan nilai-nilai Pancasila  baik secara obyektif dan sobyektif  secara konsekwen. Pancasila hanya sebagai wacana; Pancasila mengajarkan  nilai persatuan dan kesatuan, namun  yang terjadi justru perpecahan. Pancasila menghendaki keadilan dan pemerataan hasil,  namun yang terjadi justru mementingkan diri sendiri dan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) menggurita.  Pancasila mengajarkan toleransi antar umat beragama, namun yang terjadi adalah eksklusifisme, dan menguatnya ikatan primordial. Pancasila menghendaki sosialisasi demokrasi, namun yang muncul adalah penindasan orangorang lemah dan proses marginalisasi. Pancasila menghendaki terjadinya kemanusiaan universal, namun yang terjadi sebaliknya egoisme, vandalisme  (Sujati, 2006: 2).

Disisi lain terjadinya konflik karena  lemahnya atau kurangnya  pendidikan multikultural sehingga setiap etnis, setiap kelompok  merasa diri  memiliki wewenang untuk menghakimi, menghukum kelompok yang berbeda dengan dirinya atau menganggap kelompok lain  sebagai musuh yang harus dinihilkan. Keadaan semacam ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi untuk mewujudkan Masyarakat Sipil (Civil Society) atau dalam  Masyarakat Terbuka (“Open Society”)  masyarakat dikondisikan untuk membuka diri dengan perubahan sesuai dengan jiwa jaman yang selalu berubah untuk mencari kesempurnaan.

Dalam kondisi di atas untuk menghadapi konflik dan perubahan sosial
diperlukan pendidikan multikultural agar setiap kelompok etnis, kelompok
kepentingan tidak melakukan tindakan distruktif terhadap kelompok lain sehingga  diharapkan  dapat meredam konflik-konflik yang berbau SARA (Suku antar Golongan Ras dan Agama).

Multikulturalisme memang dapat juga menyimpan bahaya, yaitu dapat tumbuh dan berkembangnya sikap fanatisme budaya di dalam masyarakat. Apabila fanatisme muncul maka akan terjadi pertentangan di dalam kebudayaan yang pada akhirnya merontokkan seluruh bangunan kehidupan dari suatu komunitas. Apabila multikulturalisme digarap dengan baik, maka akan timbul rasa penghargaan dan toleransi terhadap sesama komunitas dengan budayanya masing-masing. Kekuatan di dalam masing-masing budaya dapat disatukan di dalam penggalangan kesatuan bangsa.  Kekuatan bersama itu dapat menjadi pengikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap saling menghargai, toleransi, mampu hidup bersama dalam keragaman adalah tujuan dari multikulturalisme, yang dapat dimiliki setiap insan melalui pendidikan, yang dikenal dengan pendidikan multikultural.


3.      Bagaimana Dampaknya Bagi Generasi Muda Indonesia.
Pada masa Orde Baru menginginkan pemerintahan yang ditandai dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis.
Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bagi rakyat hanyalah omong kosong yang tidak mempunyai makna apapun. Lebih-lebih pendidikan Pancasila dan UUD 45 yang dilakukan melalui metode indoktrinasi dan unilateral, yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, semakin mempertumpul pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. 
Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam pendidikan yang disebut penataran P4 atau PMP ( Pendidikan Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut.
Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Mereka yang setiap hari berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Selain itu Pancasila digunakan sebagai asas tunggal bago organisasi masyarakat maupun organisasi politik (Djohermansyah Djohan: 2007).
            Salah satu dampak multikulturalisme adalah meningkatnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Bahasa asing seperti misalnya, Mandarin atau bahasa Jepang itupun kini telah dikursuskan dengan peminat yang makin banuyak. Bahasa adalah sarana yang sentral bagi pengembangan multikulturalisme. Sebenarnya multikulturalisme itu sama atau sejalan dengan beberapa faham lain yang juga sering disebut, yaitu pluralisme, masyarakat terbuka (open society) dan globalisme. Pluralisme adalah suatu paham yang bertolak dari kenyataan pluralitas masyarakat. Ia tidak bertolak dari asumsi bahwa setiap kultur atau agama itu sama. Justru yang disadari adalah adanya perbedaan. Dan perbedaan itu diasumsikan (berdasarkan pengalaman) mengandung potensi konflik atau persaingan yang tidak sehat. Bahkan Huntington sendiri mengasumsikan terkandungnya konflik antar peradaban, tidak sekedar perbedaan. Karena konflik itu bila tidak terkompromikan atau tak terdamaikan, maka terjadilah benturan atau bahkan perang peradaban.

III.             KESIMPULAN
a.      Kritik
Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya
terdapat 5 sila yang berkaitan langsung dengan segala aspek kekhidupan dalam bermasyarakat.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4.  Kerakayatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijakan Nasional dalam Permusyawaratan Indonesia.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Semua sila tersebut sebagai pegangan hidup masyarakat dalam bersosialisasi dan bermawas diri dalam berNegara. Apalagi di Negara Indonesia yang mempunyai beribi-ribu pulau dan didalamnya juga terdapat berbagai ragam suka dan budaya. Dengan adanya kebudayaan yang banyak atau multikultur tersebut, orang-orang akan senantiasa bersatu dan membangun Indonesia agar lebih maju. Tetapi lain hal nya dengan kenyataan yang saat ini terjadi, kehidupan yang semakin maju, modern, teknologi yang semakin canggih membuat orang-orang egois dan tidak mau mengalah kepada saudara setanah air. Mereka kurang sadar akan adanya multukultur, mereka justru berkkelahi antar suku, antar agama sehingga pancasila yang ada hanya di anggap sebagai hal yang tidak berharga. Padahal pancasila terutama Persatuan Indonesia itu sangat dibutuhkan dalampembangunan Indonesia supaya bisa bersaing dengan Negara-Negara lain. Tetapi sekarang hal tersebut tidak diperdulikan. Missal perang antar suku papua,banyak hal yang mengakibatkan perang antar suku itu terjadi. Namun sebab yang sering mengakibatkan perang antar suku itu meledak adalah ke salah pahaman dan kurangnya pendidikan di antara mereka dan akhirnya mudah di hasut dan meledaklah perang antar suku tersebut.

a.      Saran
1.      Agar Indonesi lebih mencintai tanah air atau tanah kelahiran sendiri dari pada Negara lain.
2.      Pentingnya persatuan Indonesia dalam mengembangkan atau membangun Indonesia sehingga dapat bersaing ketat dengan Negara lain.
3.      Untuk generasi muda jaman sekarang yang kurang menghargai adanya Pancasila supaya mengerti dan paham tentang arti penting Pancasila dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam ber Negara Republik Indonesia.
4.      Sadar akan adanya Multikultural yang ada di Indonesia agar tercipta hubungan yang baik antar saudara se Tanah Air.
5.      Semoga para generasi muda bisa merevitalisasi urgensi Pancasila sedini mungkin, meskipun tidak semua praktik-praktik bijak yang dapat diramu dalam tulisan ini menjadi gagasan-gagasan cerdas untuk menumbuhkan rasa cinta para generasi muda terhadap Pancasila.
6.      Dengan adanya pendidikan pancasila dan multikulturalisme di setiap aspek pedidikan diharapkan seluruh warga Indonesia terutama generasi muda untuk bisa mengambil nilai positif yang terkandung didalamnya, dan dari itu bisa meneruskan perjuangan bangsa dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia.

IV.             DAFTAR REFERENSI
Sudharto,  Multikulturalisme perspektif empat pilar kebangsaan,
 e-jurnal.ikippgrismg.ac.id
Marhendi, Pancasila jati diri bangsa menuju pluralism, Kompas : kamis,22 Juli 2010
Rukiyati, dkk, 2008. Pendidikan Pancasila. UNY Press: Yogyakarta.
http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/2010/10/05/multikultur/.
http://shog8.wordpress.com/2009/01/09/persatuan-dan-kesatuan.html
http://www.edukasi. net/mol/mo_full.php?moid=24&fname=ppkn205_22.htm.

0 komentar:

Poskan Komentar